Eks Menag Yaqut Ajukan Praperadilan, KPK: Penetapan Tersangka Didasarkan Kecukupan Alat Bukti
JAKARTA, iNews.id - Eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Klasifikasi perkara praperadilan tersebut terkait sah atau tidaknya penetapan status tersangka.
Merespons hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan pihaknya menghormati langkah yang diambil pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu. Namun, dia menegaskan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.
"Kami pastikan bahwa setiap penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik pada aspek formil maupun materiil," ujar Budi kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Budi menambahkan, penetapan tersangka diperkuat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengonfirmasi kuota haji masuk dalam lingkp keuangan negara.
Eks Menag Yaqut Ajukan Praperadilan, Sidang Perdana 24 Februari 2026
"Saat ini, penyidikannya masih berprogress, salah satunya menunggu finalisasi penghitungan kerugian keuangan negaranya," tuturnya.
"KPK memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum pihak yang berperkara," ucapnya.
Eks Menag Yaqut Belum Ditahan meski Tersangka, Ini Alasan KPK
Sebelumnya, Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Praperadilan tersebut terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.
"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka," dilansir dari laman sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Selatan yang dilihat Rabu (11/2/2026).
Dijelaskan, praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 19/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL yang diajukan pada Selasa, 10 Februari 2026.
Adapun, sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10.00 WIB.
Editor: Aditya Pratama