Begitu Jadi Tersangka, Hakim dan Panitera Langsung Diberhentikan

JAKARTA, iNews.id - Aturan internal untuk penegakan hukum dan kode etik di Mahkamah Agung (MA) sudah sangat tegas. Bagi siapa saja pegawai dan pejabat di lingkungan lembaga peradilan atau pengadilan yang ditangkap kemudian ditetapkan menjadi tersangka, maka sanksinya adalah langsung diberhentikan. Aturan itu tertuang dalam tiga peraturan MA (Perma) dan Maklumat Ketua MA.

Juru Bicara MA Suhadi menegaskan, penangkapan oknum hakim dan panitera di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara begitu dinyatakan sebagai tersangka.

Di Balik 'Peternakan Bayi' Jeffrey Epstein dan Rencana Menciptakan 'Ras Super' Manusia

"Nanti kalau KPK menyatakan bahwa dia sebagai tersangka, maka kita akan tetapkan statusnya. Biasanya pemberhentian sementara," ujar Suhadi kepada iNews.id di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

MA sangat menyayangkan penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengganti di PN Tangerang. Mereka ditangkap KPK dalam OTT selepas transaksi suap pengurusan perkara perdata. Padahal, selama ini MA sangat tegas dalam proses penindakan atas pelanggaran hukum dan kode etik bagi siapa saja di lingkungan peradilan atau pengadilan. Bahkan, untuk rekomendasi penindakan oleh Komisi Yudisial (KY) pun selalu dijalankan MA.

"Kalau rekomendasi dari KY melalui Badan Pengawas. Badan Pengawas Mahkamah Agung kemudian ketua Mahkamah Agung," ucapnya.

Kemudian Badan Pengawas nantinya akan menyaring apakah rekomendasi itu menyangkut kode etik dan pedoman perilaku hakim, atau ada masalah teknis yuridis. Kalau Badan Pengawas membawahi kode etik, nantinya tindakan akan dilakukan melalui ketua MA. "Kalau ada masalah teknis yuridis, itu bukan kewenangan KY tetapi itu kewenangan Mahkamah Agung dalam konteks peradilan. Jadi akan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku," jelasnya.

Terkait OTT di PN Tangerang, sampai saat ini MA belum mendapatkan informasi apa pun dari KPK. MA mengaku sangat memahami sikap KPK dan tidak mau terlebih dahulu menanyakannya dikarenakan tidak ingin dianggap mengintervensi.

"Begitu orangnya ditangkap, langsung dibawa oleh KPK. Sehingga kita tidak tau yang mana itu tersangkanya," tandasnya.

Editor: Azhar Azis