Anak Jusuf Hamka Muncul di Gedung Bundar, Kejagung: Dimintai Keterangan Soal Dugaan Korupsi CMNP

Baca Juga

Geger! Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Perpanjangan Konsesi Tol CMNP

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 17/LHP/XVII/05/2024 menyebut perpanjangan itu tak diawali audit. BPK menilai pendapatan tol sejak 31 Maret 2025 semestinya menjadi milik negara, sekitar Rp500 miliar, dan harus segera disetorkan.

Pemeriksaan BPK juga menemukan kemajuan konstruksi baru 30 persen dari target 100 persen pada 2022. Financial close pun belum tercapai, sehingga pendanaan pembangunan tidak terjamin dan kualitas pekerjaan berpotensi tidak sesuai spesifikasi.

Baca Juga

Kejagung Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Tol CMNP

BPK merekomendasikan pemerintah mengevaluasi ulang penunjukan langsung kepada CMNP dan menunda perpanjangan konsesi. Pemerintah juga diminta mengambil alih pengoperasian tol bila konsesi telah habis dan menindaklanjuti temuan audit secara menyeluruh.

Surat perintah penyelidikan Kejagung dikeluarkan 11 Juli 2025. Pemanggilan terhadap sejumlah direksi CMNP dilakukan pada 29 Agustus 2025, menandai langkah awal pengusutan dugaan kerugian negara dalam proyek jalan tol tersebut.

Baca Juga

Geger! Beredar Surat Panggilan Kejaksaan Agung soal Dugaan Korupsi Tol CMNP

Editor: Maria Christina