Pengamat Sarankan Pemprov Terapkan ERP, Bukan Larang Motor

“Kalau di luar negeri, kendaraan pribadi semakin diperketat. Mulai dari perlarangan daerah untuk kendaraan sampai parkir kendaraan progresif. Jadi, semakin ke pusat kota semakin mahal,” paparnya.

Pendapat beda dilontarkan Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan. Menurut dia, kebijakan larangan kendaraan roda dua melintas Jalan Thamrin-Sudirman itu tidak efektif. Penyebab kemacetan di ruas jalan tersebut bukan sepeda motor, tetapi juga kendaraan roda empat.

“Saya setuju dicabut, tetapi nanti harus diikuti kebijakan baru. Kebijakannya adalah pengendali pengguna kendaraan pribadi dan mempersiapkan transportasi publik,” papar Tigor.,” papar Tigor.

Pengendali kendaraan pribadi itu, lanjut Tigor, bisa dengan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Jadi, setiap kendaraan, baik motor maupun mobil akan dikenai biaya tertentu.

“Jadi memang kalau akan dikendalikan harus ada beberapa persiapan,” tandasnya.

Editor: Zen Teguh