Pengamat Sarankan Pemprov Terapkan ERP, Bukan Larang Motor

JAKARTA, iNews.id – Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga kurang sepaham dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut larangan kendaraan roda dua melintas di Jalan Muhammad Husni (MH) Thamrin – Jenderal Sudirman. Menurut dia, dalam konteks tata kelola kota maju, sudah benar jika sepeda motor dilarang melintas di jalur protokol.

“Tata kota yang tepat adalah semakin ke pusat kota itu justru masyarakat didorong menggunakan transportasi publik. Bukan kendaraan pribadi,” terang Yuwono kepada iNews.id, Rabu (8/11/2017).

Menurut dia, jika Pemprov mengijinkan kembali kendaraan roda dua melintas Thamrin-Sudirman, artinya Pemprov justru menambah masalah transportasi di ibukota. Dikawatirkan, masyarakat tidak semangat dan tertarik menggunakan transportasi massal.

“Itu akan menjadi rugi waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan transportasi massal. Belum lagi waktu yang sekarang sudah dibuang karena macetnya luar biasa,” terang dia.

Yuwono berpendapat, bukannya mencabut kebijakan tersebut, tetapi Pemprov seharusnya justru menambah ruas jalan yang melarang kendaraan roda dua masuk. Misalnya, Jalan Thamrin-Sudirman hingga Blok M.