Pengamat Sarankan Pemprov Terapkan ERP, Bukan Larang Motor

JAKARTA, iNews.id – Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga kurang sepaham dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut larangan kendaraan roda dua melintas di Jalan Muhammad Husni (MH) Thamrin – Jenderal Sudirman. Menurut dia, dalam konteks tata kelola kota maju, sudah benar jika sepeda motor dilarang melintas di jalur protokol.

“Tata kota yang tepat adalah semakin ke pusat kota itu justru masyarakat didorong menggunakan transportasi publik. Bukan kendaraan pribadi,” terang Yuwono kepada iNews.id, Rabu (8/11/2017).

Menurut dia, jika Pemprov mengijinkan kembali kendaraan roda dua melintas Thamrin-Sudirman, artinya Pemprov justru menambah masalah transportasi di ibukota. Dikawatirkan, masyarakat tidak semangat dan tertarik menggunakan transportasi massal.

“Itu akan menjadi rugi waktu dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan transportasi massal. Belum lagi waktu yang sekarang sudah dibuang karena macetnya luar biasa,” terang dia.

Yuwono berpendapat, bukannya mencabut kebijakan tersebut, tetapi Pemprov seharusnya justru menambah ruas jalan yang melarang kendaraan roda dua masuk. Misalnya, Jalan Thamrin-Sudirman hingga Blok M.

“Kalau di luar negeri, kendaraan pribadi semakin diperketat. Mulai dari perlarangan daerah untuk kendaraan sampai parkir kendaraan progresif. Jadi, semakin ke pusat kota semakin mahal,” paparnya.

Pendapat beda dilontarkan Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan. Menurut dia, kebijakan larangan kendaraan roda dua melintas Jalan Thamrin-Sudirman itu tidak efektif. Penyebab kemacetan di ruas jalan tersebut bukan sepeda motor, tetapi juga kendaraan roda empat.

“Saya setuju dicabut, tetapi nanti harus diikuti kebijakan baru. Kebijakannya adalah pengendali pengguna kendaraan pribadi dan mempersiapkan transportasi publik,” papar Tigor.,” papar Tigor.

Pengendali kendaraan pribadi itu, lanjut Tigor, bisa dengan menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Jadi, setiap kendaraan, baik motor maupun mobil akan dikenai biaya tertentu.

“Jadi memang kalau akan dikendalikan harus ada beberapa persiapan,” tandasnya.

Editor: Zen Teguh