Singapura Tolak Jatuhkan Sanksi untuk Myanmar terkait Kudeta Militer, Ini Alasannya

SINGAPURA, iNews.id - Singapura tak akan menerapkan sanksi untuk Myanmar terkait kudeta militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.

Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menjelaskan kepada parlemen, Selasa (16/2/2021), pemberlakuan sanksi hanya akan menambah penderitaan bagi warga Myanmar.

Baca Juga

Lawan China, Taiwan Akan Bangun 10 Kapal Perang 2.500 Ton dan Beli 10 Pesawat C-130J AS

Dia tak mendukung pemberlakuan sanksi yang luas dan disamaratakan terhadap semua komponen sehingga akan berdampak lebih buruk terhadap kondisi warganya.

Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Myanmar serta sama-sama anggota ASEAN.

Baca Juga

PBB Setujui Resolusi soal Kudeta Militer Myanmar, Desak Pembebasan Aung San Suu Kyi Segera

Tak lama setelah kudeta terjadi, Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar serta mendesak semua pihak menahan diri serta mengedepankan penyelesaian damai.