Pemerintah Indonesia Panggil Perwakilan PBB terkait Pernyataan soal UU KUHP

"Surat itu kami terima pada tanggal 25 November dan tidak ke pemerintah, melainkan ke Komisi III DPR. Jadi, ya, sangat terlambat," katanya.

Baca Juga

Kemenparekraf Antisipasi Keresahan Internasional terkait Gaduh Pasal Zina di RKUHP

KUHP, lanjut dia, sudah mendapat persetujuan tingkat pertama pada 24 November, sementara surat PBB baru diterima pada 25 November.

"Jelas (soal pasal) yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi tersebut, kami sudah mendapatkan masukan dari masyarakat," katanya.

Editor: Anton Suhartono