Menlu Turki Sebut Muslim di Yunani Tak Dapat Hak Sipil

ATHENA, iNews.id - Pemerintah Yunani membantah keras pernyataan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu yang mengatakan warga minoritas muslim di Yunani Utara tidak memperoleh hak sipil penuh.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Cavusoglu menjelang pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis dan Menteri Luar Negeri, Nikos Dendias di Athena, Senin (31/5/2021) .

Baca Juga

Singapura Akan Jadi Negara Pertama yang Operasikan Jet Siluman F-35 STOVL Non-Kapal Induk

Sebelum menghadiri pertemuan tersebut, Menteri Cavusoglu berkunjung secara pribadi ke Thrace, Yunani Utara pada hari Minggu (30/5/2021). 

"Kami ingin Yunani memberikan hak yang sama seperti yang kami berikan kepada Gereja Ortodoks dan minoritas Yunani kepada muslim Turki di Thrace Barat," kata Menteri Cavusoglu seperti disampaiakn dalam video yang disiarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki.

Baca Juga

Turki Cetak Sejarah, Ekspor Pesawat Tanpa Awak ke Polandia

Kedua menteri luar negeri itu terlibat bentrok terbuka pada bulan lalu saat konferensi pers di Ankara. Kedua negara telah menggelar pertemuan yang bertujuan meredakan ketegangan. 

Satu abad setelah kedua negara berperang yang menyebabkan lebih dari satu juta orang mengungsi di kedua sisi perbatasan, Turki mengatakan sekitar 120.000  warga muslim di wilayah tersebut merupakan minoritas Turki.

Pernyataan ini ditolak oleh pemerintah Yunani. Mereka menyatakan kelompok tersebut sebagai Muslim Yunani.

"Turki terus menerus berupaya mendistorsi kenyataan. Serta klaimnya yang menuduh kurangnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara atau diskriminasi, tidak berdasar dan ditolak seluruhnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yunani, Alexandros Papaioannou dalam siaran pers.

Kedua negara yang merupakan anggota aliansi NATO, berselisih mengenai berbagai masalah. Mulai dari persaingan klaim teritorial di Mediterania timur hingga status Siprus dan perlakuan terhadap kapal migran.

Konflik bersenjata hampir saja terjadi tahun lalu ketika kapal angkatan laut dari masing-masing pihak bermanuver saat berdekatan satu sama lain di perairan yang disengketakan atas eksplorasi energi.

Ketegangan sedikit mereda dalam beberapa bulan terakhir. Para pejabat melanjutkan pembicaraan atas perselisihan mereka awal tahun ini setelah sebelumnya tertunda lima tahun.

Editor: Umaya Khusniah