Israel Pertanyakan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump: Siapa yang Akan Berkuasa?

“Kita sudah menyerahkan Gaza sebelumnya. Kita tahu bagaimana hasilnya,” ujarnya, merujuk pada pengambilalihan wilayah tersebut oleh Hamas setelah penarikan Israel.

Baca Juga

Detik-Detik Helikopter Militer Black Hawk Israel Jatuh di Bethlehem

Pejabat sayap kanan radikal itu juga menolak kemungkinan penyerahan kendali Gaza kepada Otoritas Palestina atau komite teknokrat Palestina yang disebut-sebut akan mengelola wilayah tersebut pasca-perang. Menurut dia, langkah itu hanya akan membahayakan tentara Israel yang telah dikirim bertempur.

“Saya tidak bisa membayangkan seorang menteri di Kabinet Keamanan yang mengirim tentara berperang, lalu menyerahkan Gaza kepada pihak lain,” ujarnya.

Dalam pandangannya, Israel harus tetap menjadi satu-satunya otoritas di Gaza setelah wilayah itu dilucuti dari senjata dan Hamas dikalahkan. Dia bahkan menyerukan pencaplokan Jalur Gaza sepenuhnya sebagai solusi paling realistis menurut kelompok sayap kanan Israel.

Kritik terhadap Dewan Perdamaian Gaza juga menyentuh struktur lembaga tersebut. Meski disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025, piagam dewan dinilai tidak secara eksplisit menyebut Gaza, meski dibentuk setelah perang besar di wilayah tersebut.

Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana 20 poin perdamaian Gaza. Gedung Putih menyebut Trump akan memimpin langsung dewan itu dengan dukungan tokoh-tokoh berpengalaman di bidang diplomasi dan pembangunan.

Namun, piagam Dewan Perdamaian memberi Trump kewenangan luas, termasuk hak veto dan pengangkatan anggota seumur hidup. Para pengkritik menilai struktur ini berpotensi mengabaikan peran PBB dan justru memperuncing perdebatan soal siapa yang seharusnya menguasai dan mengelola Gaza setelah perang berakhir.

Editor: Anton Suhartono