Siap-Siap! KTP Hilang Bakal Didenda, DPR Soroti Birokrasi Berbelit

JAKARTA, iNews.id – Wacana denda bagi warga yang kehilangan e-KTP mencuat setelah pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengajukan perubahan aturan tersebut sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan. Selain itu, langkah ini juga ditujukan untuk memperbaiki tertib administrasi negara.

Baca Juga

Pemerintah Usulkan KTP Hilang Didenda, DPR Semprot Layanan Masih Berbelit

Dalam usulan tersebut, warga yang kehilangan KTP elektronik atau e-KTP berpotensi dikenakan denda. Kebijakan ini muncul seiring tingginya laporan kehilangan setiap hari yang disebut mencapai puluhan ribu kasus, sementara biaya produksi e-KTP tidak kecil karena dilengkapi chip dan data biometrik.

Baca Juga

Anggota DPR Cecar Wamendagri soal e-KTP: Punya Chip, Masa Masih Harus Fotokopi

Namun, rencana tersebut langsung menuai sorotan dari DPR. Anggota Komisi II, Dedi Sitorus, menilai persoalan utama bukan pada penerapan denda, melainkan pada sistem birokrasi yang masih berbelit dan menyulitkan masyarakat.

Dia menilai penggunaan teknologi chip pada e-KTP belum diikuti kemudahan layanan di lapangan. Warga masih diminta melengkapi berbagai dokumen tambahan dalam setiap pengurusan administrasi.

Baca Juga

PN Jaksel Tolak Praperadilan Buron Kasus e-KTP Paulus Tannos

“KTP sudah pakai cip, tetapi urusan masih harus fotokopi lagi. Ditanya kartu keluarga, ditanya surat lahir, bahkan ada yang diminta dokumen lain,” tegasnya.

Untuk pengurusan e-KTP hilang, warga tetap harus membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, kartu keluarga, serta mengisi formulir di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses ini dinilai memakan waktu dan biaya tambahan.

Baca Juga

Cukup Bawa KTP dan Ponsel, Pengunjung Bisa Cek Kesehatan Gratis di Imlek Festival 2577

Sementara itu, bagi KTP rusak, warga cukup membawa KTP lama yang rusak dan kartu keluarga sebagai data pendukung. Meski lebih sederhana, prosedur ini tetap memerlukan kehadiran langsung ke kantor layanan.

Perdebatan ini memperlihatkan perbaikan layanan administrasi kependudukan masih menjadi pekerjaan besar. Kritik dari DPR menegaskan kebutuhan reformasi birokrasi agar lebih sederhana, cepat, dan tidak membebani masyarakat.

Editor: Abdul Haris