Heboh Larang Warga Fotokopi e-KTP, Dukcapil Beri Penjelasan

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi buka suara terkait heboh larangan agar masyarakat dan lembaga tak lagi sembarangan memfotokopi e-KTP. Sebab, hal itu dinilai berisiko memicu kebocoran data pribadi. 

Menurutnya, fotokopi e-KTP berisiko karena data pribadi (NIK, nama, alamat) bisa disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol) ilegal, pembukaan rekening fiktif, atau tindak kejahatan lain.

Baca Juga

Mantan Jubir Presiden Ukraina: Dugaan Zelensky Konsumsi Kokain Itu Rahasia Umum

Teguh menyampaikan e-KTP sudah dilengkapi chip yang menyimpan data kependudukan, sehingga tidak perlu lagi difotokopi untuk keperluan administrasi.

Teguh menggarisbawahi, penyebaran data pribadi seperti NIK tanpa izin dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam aturan tersebut, penyalahgunaan data bisa dikenai sanksi pidana dan denda miliaran rupiah. 

Baca Juga

Heboh Usulan Denda Urus e-KTP Hilang, Wamendagri: Maksudnya Biaya Cetak Baru

Oleh karena itu, sebagai gantinya, data kependudukan pada chip e-KTP seharusnya dibaca melalui sistem identitas digital yang aman, salah satunya dengan perangkat card reader.