Hakim MK Anwar Usman dan Daniel Yusmic Dissenting Opinion soal Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden

JAKARTA, iNews.id - Dua hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menyatakan beda pendapat atau dissenting opinion terkait putusan perkara Nomor 62/PUU-XXI/2024 yang menghapus ambang batas calon presiden atau presidential threshold 20 persen.

"Terhadap putusan terdapat dua hakim yang berpendapat berbeda yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga

Profil 2 Hakim MK Dissenting Opinion soal Hapus Presidential Threshold, Nomor 1 Ipar Jokowi

Suhartoyo menambahkan, dissenting opinion tersebut dianggap dibacakan. Namun, dalam pokoknya kedua hakim menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

"Pada pokoknya, dua hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga statusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan," ujarnya.

Baca Juga

MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden 20%, Dua Hakim Dissenting Opinion

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan nomor 62/PUU-XXI/2023 tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Dengan begitu, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR.