Dia mengingatkan, jika Indonesia ingin membangun inovasi AI yang berkelanjutan sekaligus berdaulat, maka tata kelola data harus menjadi prioritas utama. Tanpa itu, kecanggihan teknologi hanya akan menjadi potensi risiko baru.
AI yang dilatih dengan data tidak representatif berpotensi menghasilkan keputusan menyimpang. Dalam konteks layanan publik, kesalahan semacam ini bisa berdampak luas dan merugikan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema, yaitu bagaimana melindungi privasi dan etika tanpa mematikan inovasi.
Nezar menegaskan regulasi harus adaptif-cukup kokoh untuk melindungi masyarakat, tetapi cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan pertumbuhan teknologi.
Menurut dia, keseimbangan antara perlindungan dan inovasi menjadi kunci. Apalagi jika konsentrasi data hanya dikuasai segelintir pihak, kedaulatan digital Indonesia bisa terancam.