Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho mengatakan, semestinya ada edukasi dari Pemkab Gunungkidul mengenai anggaran negara tersebut. Karena seringkali rawan dislahgunakan untuk kampanye pasangan cabup.
"Bahwa PKH dan dana lain seperti Danais misalnya, itu tidak mengikat cabup. Siapapun bupatinya ke depan, PKH dan Danais akan turun karena ini anggaran negara dan ada aturannya, bukan karena cabup," katanya.
Dia berharap pihak pendamping PKH segera mengambil langkah tegas. Kalau melihat narasi yang disampaikan di grup, seakan pendamping PKH terlibat dalam penyesatan informasi itu.
"Ini harus diusut, kalau benar ya pendamping harus kena sanksi," kata Ketua DPD Golkar Gunungkidul ini.