Tulus mengatakan, pemerintah tidak 100 persen berkuasa secara politik karena kepemilikan dan pemeliharaan juga kaitannya dengan UNESCO PBB. Jika berbuat objektif menuju kemanfaatan seharusnya melalui diskusi kebudayaan.
“Kenyataannya saat ini masih dalam wacana dan belum ada ketetapan tarif dan belum ada SOP teknisnya,” katanya.