Pemkab Bantul terus melakukan konsolidasi agar status kepemilikan lahan jelas. Setelah diukur dan ada sertifikatnya, akan dikonsolidasikan dengan inventarisasi pembangunan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik itu nanti musala, sekolah atau klinik.
Halim mengatakan, solusi terbaik untuk saat ini yakni pemerintah tidak memberikan kompensasi dalam bentuk uang melainkan pembangunan sarana penunjang kegiatan masyarakat.
"Akan jadi satu kampung yang lebih tertata dan akan dibiayai dari sumber anggaran pemerintah baik dari pusat dari APBD DIY maupun APBD Bantul," katanya.