BANTUL, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi singkat polemik proses penyelesaian proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang terhambat akibat adanya persoalan pembebasan lahan. Lahan di kelok delapan belas di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, berstatus tanah tutupan Jepang.
"Nanti teknis, itu teknis nanti urusannya pak menteri PUPR (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono), bisa ditanyakan ke pak menteri PUPR," kata Jokowi pada acara peresmian Jembatan Kretek II, Jumat (02/06/2023).
Pembebasan lahan saat ini belum selesai. Pemerintah belum memberikan penjelasan terkait adanya uang ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah atau ahli waris tanah yang sempat dikuasai oleh Jepang pada masa penjajahan di masa lalu.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengaku telah mengumpulkan para penggarap tanah tutupan Jepang beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut untuk membahas solusi persoalan kepemilikan tanah tutupan Jepang tersebut.
Sampai saat ini tidak ada pembahasan soal pemberian kompensasi kepada penggarap lahan tanah tutupan yang terdampak JJLS. Bupati beralasan jika tanah tutupan Jepang kepemilikannya belum jelas.
"Ganti rugi tidak ada. Ini enggak jelas, ini tanah tutupan Jepang sampai hari ini seperti tanah tak bertuan,” katanya.