YOGYAKARTA, iNews.id - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY menggencarkan penertiban perizinan pendirian bangunan pribadi maupun komersil. Penertiban difokuskan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad mengatakan, penertiban diprioritaskan di tiga wilayah tersebut karena dinilai paling gencar melakukan pembangunan di provinsi ini.
"Potensi pelanggaran-pelanggaran ya indikasinya di tiga wilayah itu," ujar dia di Yogyakarta, Kamis (16/6/2022).
Noviar mengatakan, penertiban bukan hanya menyasar hotel maupun apartemen, melainkan seluruh bangunan baik pribadi maupun komersil yang seharusnya memiliki IMB hingga izin pemakaian air tanah.
"Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) kan harus ada dokumen amdal (analisis dampak lingkungan) dan dokumen persetujuan masyarakat, nanti akan kami lihat," ujar dia.
Noviar memastikan penertiban perizinan tersebut bukan dipicu munculnya kasus dugaan suap IMB apartemen yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Penegakan peraturan daerah terkait perizinan tersebut mulai digencarkan kembali seiring penurunan status PPKM di DIY ke level 1, katanya.
"Ini sebetulnya sudah jalan cuma kemarin agak berkurang karena fokus kami masih di PPKM," ujar Noviar.
Satpol PP kabupaten/kota, kata dia, akan melakukan penindakan pemilik bangunan yang tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan sesuai peraturan daerah.
"Ada dua pola yang kami lakukan, pertama adalah nonyustisi dengan peringatan-peringatan dan edukasi. Kemudian kalau tidak bisa (ditertibkan) baru dilakukan pola yustisi dengan mengajukan ke pengadilan," kata dia.