Sudarno memastikan kepada para petambak udang, mereka tidak akan mendapatkan kompensasi ataupun ganti rugi. Sama seperti pembebasan lahan untuk bandara, mereka juga tidak mendapatkannya meskipun proses penyelesaian sampai tingkat Mahkamah Agung (MA).
Sementara Sekretaris Forum Petani Tambak Udang “Gali Tanjang”, Bayu Puspo mengatakan, pada 21 Januari 2019 lalu, sejumlah petambak udang yang ada di pesisir Glagah, Palihan sampai Congot dikumpulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Intinya dalam pertemuan itu, petambak diminta untuk mengosongkan tambak udang karena masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandara.
“Kalau 9 Maret harus kosong, nasib kami bagaimana,” ujar Bayu.
Petambak sudah tidak tahu lagi harus berusaha apa untuk menghidupi keluarganya. Dulu mereka mengubah kawasan yang tandus dan gersang menjadi kawasan tambak udang. Namun, usaha ini tergusur proyek bandara. Kini warga yang mencoba peruntungan dengan membangun tambak di selatan kompleks bandara juga diminta mengosongkan tambak.
“Kami akan audiensi ke DPRD dan Bupati untuk mencari solusi atas permasalahan kami,” katanya.