Menurutnya lurah harus bisa menjadi penengah antara warga dengan dukuh. Sebelum turut meminta dukuh mundur, seharusnya pihak kelurahan juga menerjunkan tim untuk melakukan klarifikasi ke padukuhan.
Seperti yang terjadi di Padukuhan Slingi kemarin, kasus tersebut sebenarnya sudah berlangsung 1 tahun namun ternyata lurah tidak bisa mencarikan solusi. Lurah juga tidak melakukan klarifikasi namun justru juga meminta dukuh mundur.
"Lurah membiarkan bola panas terus menggelinding tanpa ada upaya mediasi. Dan parahnya tidak pembinaan dari lurah semacam surat teguran," ujarnya.
Kepala DPMKPPB Gunungkidul, Sujarwo mengakui keresahan para dukuh tersebut. Jika diperlukan maka nantinya pihaknya akan mencoba menyusun draf SOP penanganan unjuk rasa dan bagaimana menyikapinya. "Memang cara menyelesaikannya harusnya sesuai dengan aturan," ujarnya.
"Apa bila ada indikasi atau diduga itu melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan ini diproses sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ada tahapannya,"kata dia.
Tahapan yang dilakukan adalah pemeriksaan oleh Lurah. Jika nanti ditemukan bukti yang kuat maka diberikan surat teguran pertama dan seterusnya.