Dalam surat bernomor 523/3352 ini, pemerintah akan meratakan tambak udang yang saat ini sudah kosong. Sedangkan yang masih beroperasi dan terlanjut ditebar benih akan ditunggu sampai masa panen. Namun tidak boleh ada penebaran benih lagi. Terakhir tamba udang yang ada harus sudah dipanen pada 30 Oktober mendatang.
Jika sampai batas akhir tidak dipenuhi dan masih ada tambak yang beroperasi, akan dikenai dengan pidana sesuai UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo, nomor 1/2012 tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo 2012-2023. “Dari pendataan kita, semuanya ada sekitar 120 unit, yang 23 sudah kosong,” ucapnya.
Sebelumnya pemerintah pernah mengeluarkan surat edaran untuk pengosongan tambak udang dengan batas waktu bulan Maret harus kosong. Namun kenyataanya pemerintah tidak tegas, dan mereka masih bertahan dengan usaha budidaya tambak udang.
Petambak udang, Agus Winarji, berharap tidak ada penggusuran terhadap lahan usahanya. Aktivitas tambak udang yang berada di selatan bandara, dirasakan tidak menggangu penerbangan. “Kami mohon jangan digusur,” ucapnya.
Petambak juga siap mendukung kawasan ini sebagai green belt. Bahkan mereka siap jika harus dilibatkan dalam penanaman cemara udang atau tanaman endemis lainnya. Asalkan usaha mereka tetap bisa beroperasi dan tidak ada penggusuran. “Kalau harus digusur harus ada tempat baru,” katanya.