SLEMAN, iNews.id - Pencairan anggaran penanganan Covid-19 di sejumlah daerah masih minim. Hal ini terjadi karena banyak kepala daerah berhati-hati sehingga kebijakan penanganan menjadi lambat dan tidak optimal.
“Pencairan di daerah masih kecil sekali, secara nasional baru 22 persen,” kata Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemepan dan RB, Erwan Agus Purwanto dalam bincang bertajuk Tantangan Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (29/7/2021).
Adanya prinsip kehati-hatian dan kekhawatiran berlebih terhadap konsekuensi hukum menjadikan kebijakan penanganan tidak optimal. Padahal dana tersebut sangat membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan terpapar Covid-19.
“Banyak kepala daerah dan ASN yang terbiasa dalam proses pencairan anggaran dalam situasi normal yang terbiasa dengan tahap perencanaan, pencairan, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban secara detail,” katanya.
Semestinya dalam situasi kegawatdaruratan, kepala daerah bisa mengambil diskresi dan keputusan cepat meski tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Kepala daerah perlu melakukan percepatan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 secara transparan dan jelas.