Pemerintah Jokowi Boleh Dikritik, Komisi VI DPR: Bedakan dengan Hoaks dan Ujaran Kebencian

Kuntadi
Anggota Komisi VI DPR Subardi

Ketua DPW Partai Nasdem DIY ini mengatakan, kritik yang diberikan tidak harus mengandung solusi. Namun bisa mengevaluasi atau memperingatkan ketika ada kebijakan yang salah.  ini menjadi bagian dari proses demokrasi. 

“Itu sah-sah saja, tidak perlu diframing berlebihan. Bagaimanapun pemerintah adalah penguasa yang perlu dikontrol,” pungkasnya.

Subardi, megatakan indeks demokrasi Indonesia berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU) mengalami penurunan. Dalam Indeks Demokrasi 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,48.
 

Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Viral Sebar Hoaks Mengaku Dibegal, Remaja di Jember Diamankan Polisi

57 tahun lalu

Heboh Teror Pocong di Jember, 3 Remaja Penyebar Hoaks Gunakan AI Ditangkap

57 tahun lalu

Hina Suku Sunda dan Viking, Youtuber Resbob Dituntut 2,5 Tahun Penjara

57 tahun lalu

Sidang Eksepsi Resbob di PN Bandung, Kuasa Hukum Nilai Dakwaan Tidak Jelas

57 tahun lalu

Youtuber Resbob Diadili di PN Bandung, Terancam 4 Tahun Penjara Didakwa Hina Suku Sunda

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal