SLEMAN, iNews.id-Paguyuban Lurah se-Kabupaten Sleman "Suryo Ndadari" Rabu (15/12/2021) mendatangi Pemkab Sleman. Mereka menyatakan keberatan dengan Perpres 104/2021 yang salah satu isinya mengatur agar 40 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT).
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Bupati Sleman, Kustini. Dalam kesempatan itu Lurah Triharjo, Kapanewon (Kecamatan) Sleman, Irawan sekaligus perwakilan Suryo Ndadari menyebutkan bahwa Perpres tertanggal 29 November 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 tersebut juga mengatur soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya Dana Desa (DD).
"Jika sesuai dengan Perpres tersebut maka setidaknya 40 persen dari DD harus dialokasikan untuk BLT, serta dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen," katanya.
Menurut dia hal tersebut tidak relevan mengingat mayoritas kelurahan di Kabupaten Sleman telah berstatus zona hijau Covid-19.
"Apakah masih realistis kita memberikan 40 persen per desa? Nah, padahal kita yang sudah berusaha mengurangi (penerima BLT) di tahun 2020-2021 tentang dampak Covid-19, ini malah angkanya bertambah," katanya.
Dia menilai Perpres tersebut justru menyulitkan pihak kelurahan dalam melaksanakan kegiatannya. Sebab pihak kalurahan sudah melakukan musyawarah bersama masyarakat tentang program pembangunan dan pemberdayaan di tahun 2022 dengan pendanaan yang bersumber dari DD.