Selain menyampaikan surat, empat DPD juga mengajukan permintaan digelarnya musdalub ke DPP melalui pesan elektronik. Sedangkan secara fisik surat tersebut akan diantarkan oleh perwakilan delegasi langsung ke Jakarta. Tembusan surat ini sudah sudah disampaikan ke DPD partai Golkar DIY.
Janu mengatakan, desakan empat DPD menggelar musdalub karena Haryadi yang kini menjadi Wali Kota Yogyakarta ini tidak melaksanakan amanat Musda Partai Golkar DIY tahun 2017 lalu.
Adapun amanatnya adalah, setelah musda diadakan rapat kerja daerah (rakerda). Namun lebih dari dua tahun kepemimpinan tidak pernah sekalipun menggelar rakerda. “Ada banyak catatan yang kami sampaikan ke DPP,” katanya.
Ketua DPD Partai Golkar Kulonprogo, Suharto mengatakan, permohonan musdalub ditandatangani ketua dan sekretaris empat DPD kabupaten/kota Se-DIY.
Sebelum menyampaikan usulan musdalub, terlebih dulu mengadakan rapat dengan pimpinan kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kulonprogo. Hasilnya, baik pengurus DPD maupun PK se-Kulonprogo sepakat bulat mengajukan usulan musdalub ke DPP. “Itu merupakan keputusan rapat pleno DPD dan PK,” kata Suharto.