YOGYAKARTA, iNews.id – Kebijakan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) untuk mencegah penularan Covid-19, dikeluhkan para pedagang kaki lima (PKL) di DIY. Kebijakan ini dirasa tidak tepat sasaran dan berdampak terhadap kondisi ekonomi mereka.
Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DPW DIY Mohlas Madani mengatakan, selama penerapan PTKM pendapatan PKL di DIY mengalami penurunan hingga 50 persen. Tidak sedikit yang pendapatannya sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kami mohon tidak ada PTKM. Masalah Covid-19 bukan pada pembatasan waktu usaha, tetapi bagaimana protokol kesehatan dilaksanakan,” katanya saat mengadu ke Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI DIY, Rabu (3/2/2021).
Saat ini lebih dari 20 ribu PKL di DIY yang menggantungkan hidupnya dari berjualan. Sebanyak 80 persen anggotanya merasakan dampak kebijakan PTKM. Tidak sedikit yang memilih berhenti berjualan dan beralih profesi menjadi buruh bangunan atau pekerja serabutan lainnya.
Bahkan ada yang menjadi pengangguran dan terlilih utang. Untuk bertahan hidup sebagian terpaksa menjual gerobag dagangan.
“Memangnya virus ini kaya hanti keluarnya malam. Padahal saat pagi juga ada orang yang tertular,” ujarnya.
Atas kondisi ini, PKL berharap pemda DIY lebih realistis dalam menentukan kebijakan. Untuk mencegah Covid-19 agar lebih menekankan pada pelaksanaan protokol kesehatan. Sedangkan jam operasional usaha juga ditambah.