Saat ini Kabupaten Sleman telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berdiri sejak bulan mei 2019. Namun, keberadaan MPP belum maksimal karena hanya bertumpu pada satu tempat, yakni di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT).
“Program birokrasi yang melayani akan merevitalisasi MPP dengan cara memperbanyak di berbagai tempat,” katanya.
Menurut Amin program birokrasi yang melayani akan merevitalisasi MPP. Nantinya perizinan yang sifatnya harus tatap muka bisa datang di banyak tempat. Namun yang sifatnya administrasi cukup via online. Seluruh dokumen tinggal diunggah tanpa perlu datang.
“Kami akan menyempurnakan dengan cara pengaturan jangka waktu. Jangan sampai birokrasi yang melayani bisa diterapkan tapi berjalan lama,” kata Amin.