“Kami masih temukan BST (Bantuan Sosial Tunai) ganda sekitar 1.900 KK se DIY,” katanya.
Sementara itu, anggota DPD asal DIY Cholid Mahmud, berharap ada desain sistem informasi yang terpadu. Bupati dan wali kota bisa langsung menjawab kebutuhan internal di daerah dengan melihat laporan yang ada. Laporan ini harus terus diupdate dan dikoordinasikan dengan baik.
“Kami ingin refocusing ini bisa berjalan dengan baik dan pelaporannya juga tidak ada masalah,” tutur Cholid.
Cholid berharap, setiap daerah bisa lebih berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran yang ada secara tepat. Hal ini sudah dilakukan di kabupaten/kota di DIY. Bahkan sejumlah daerah masih menahan anggaran yang ada agar tidak tumpang tindih dengan alokasi yang ada di atasnya.
“Lewat forum ini kami ingin penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di DIY lebih akuntabel untuk publik,” katanya.