Selain itu, sejumlah PTS juga mengeluhkan perpindahan lembaga akreditasi yang turut membebani PTS, karena persoalan pembayaran terhadap penilaian akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
“Pengalihan lembaga akreditasi dari BAN-PT ke LAM turut membebani PTS lantaran persoalan biaya, yang seolah-olah pemerintah seperti lepas tangan,” kata Jaka.
Menyikapi keluhan ini, Komisi X DPR berjanji akan membicarakan kembali dengan Kementerian Keuangan untuk meringankan beban pajak PTS. Sedangkan untuk pergantian lembaga penilai akreditasi, nantinya akan ada subsidi untuk penilaian.
“Ini nanti akan kami komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” kata Fikri.