Ada tiga tuntutan dalam aksi ini, pertama menuntut pemerintah untuk mengembalikan integritas MK atau mereposisi MK sebagai suatu lembaga yang memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas. Kedua menuntut dan menolak segala bentuk praktik-praktik politik dinasti. Terakhir, mereka menuntut pemerintah agar mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK.
"Kami ingin menyuarakan dan menyampaikan pesan ini kepada masyarakat nasional dan publik. Hari ini kami akan terus melawan dan semuanya anak bangsa kita memiliki hak untuk menjadi pemimpin bangsa tanpa adanya relasi kuasa atau mereka yang hanya memiliki hubungan keluarga di pemerintahan," ujarnya.
Menurutnya, praktik politik keluarga yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi saat ini telah menghambat anak-anak muda daerah untuk maju sebagai pemimpin. Padahal banyak putra-putri daerah yang jauh memiliki kapabilitas lebih dibandingkan Gibran.
"Dampak negatif dari putusan MK ini yang berhak menjadi pemimpin bangsa bukan putra daerah atau pelosok. Tetapi hanya mereka yang memiliki harta, relasi kuasa atau memiliki hubungan keluarga yang erat dengan pemangku kebijakan," katanya.