"Jadi, warga miskin yang butuh layanan kesehatan gratis tetap bisa dipenuhi melalui anggaran pemerintah," kata dia.
Melalui Dinsos P3A ini, kata dia, akan dialokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar. Dana ini sifatnya darurat dan hanya untuk menstimulasi pemeriksaan kesehatan.
Hasto juga meminta peserta BPJS dengan premi ditanggung pemerintah, namun kondisi ekonominya tergolong mumpuni, sebaiknya mengganti dengan kepesertaan mandiri.
"Nantinya kepesertaan akan dialihkan kepada warga miskin lain yang belum mendapat jaminan layanan kesehatan ini," ujar Hasto.
Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono, berharap Pemkab Kulonprogo aktif dalam mengakses dana pengganti jamkesda di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY.