KULONPROGO, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan memperbaharui data jumlah warga miskin di daerah tersebut. Sebab, banyak dari mereka yang tidak ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, pembaharuan data kemiskinan ini juga dilakukan menyusul adanya larangan pemerintah pusat terkait alokasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Kita minta Bappeda dan Dinsos P3A (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), untuk update. Maksimal Februari data harus sudah ada," kata Hasto di Pemkab Kulonprogo, DIY, Rabu (2/1/2019).
Dia meyakini jumlah warga miskin yang belum mendapat jaminan JKN di Kabupaten Kulonprogo masih tergolong besar. Untuk mengatasi masalah ini, kata Hasto, pihak Pemkab Kulonprogo punya solusi lewat dana bantuan sosial (bansos).
Dana ini disiapkan untuk meng-cover warga miskin yang tidak memiliki BPJS, dan tidak masuk dalam data kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo yang telah disampaikan ke pusat.