MEDAN, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan kajian terkait rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nias Selatan (Nisel) yang mendiskualfikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nisel Hilarius Duha-Firman Giawa. Pasangan petahana ini di diskualifikasi karena terbukti menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama proses pilkada berlangsung.
Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin mengatakan, saat ini KPU Nisel sedang melakukan kajian dan pencermatan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu sesuai dengan PKPU 25 tahun 2013. Dalam melakukan pencermatan rekomendasi tersebut, KPU diberikan ruang untuk memanggil pihak-pihak yang bisa memberikan informasi terkait dengan rekomendasi Bawaslu.
Herdensi mengatakan, KPU Nisel diberikan waktu selama tujuh hari untuk mencermati putusan Bawaslu tersebut sejak dikeluarkan.
"Kita tunggu hasil kajiannya. Ada waktu 7 hari kalender, terhitung tanggal 18 Desember sejak rekomendasi dikeluarkan. Berarti 24 Desember paling lama harus dibuat putusan," ucap Herdensi, Selasa (22/12/2020).
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Nisel Harapan Bawaulu mengatakan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya, pasangan Hilarius Duha-Firman Giawa terbukti menyalahi aturan yang ada.
"Kami memberikan rekomendasi sanksi administrasi berupa pembatalan calon," kata Harapan, Selasa (21/12/2020).