Dia menambahkan, berbagai program bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PIP (Program Indonesia Pintar), hingga bantuan pangan hanya dapat diakses jika data kependudukan tercatat dengan benar. Karena itu, masyarakat diimbau aktif mengecek status desil di kelurahan.
"Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dibagi menjadi 1 hingga 10. Desil 1 sampai 4 adalah yang berhak dapat Bansos. Sedangkan desil 5 sampai 10 dianggap sebagai kelompok masyarakat mampu," ucapnya.
Binsar menilai, tertib administrasi kependudukan bukan hanya persoalan data, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan data yang akurat, bantuan dan program pemberdayaan dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
Melalui keterlibatan relawan di tingkat komunitas, dia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan semakin meningkat, sekaligus memperkuat akses terhadap layanan publik dan program ekonomi yang berpihak pada rakyat.