Dalam kegiatan tersebut, warga juga menyampaikan berbagai pertanyaan terkait tata cara pengurusan dokumen kependudukan. Binsar menilai hal itu menunjukkan masih perlunya edukasi yang berkelanjutan.
Dia menjelaskan, dokumen dasar seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, hingga Kartu Identitas Anak menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai program pemerintah.
"Bahkan di era digitalisasi saat ini, kita disarankan membuat Identitas Kependudukan Digital atau KTP Digital untuk mempermudah akses layanan publik berbasis digital," ujar Sekretaris Fraksi PAN Perindo DPRD Kota Medan ini.
Lebih jauh, dia menegaskan bahwa kelengkapan administrasi kependudukan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memastikan akses terhadap bantuan sosial dan layanan dasar.
"Bapak ibu yang masih ber-KTP Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, dan daerah lain tapi sudah tinggal di Kota Medan segera diurus jadi ber-KTP Kota Medan agar nanti bisa berobat gratis. KTP itu memang sangat penting, tanpa itu bapak ibu tidak akan bisa menerima bantuan dari pemerintah," kata Binsar.