Namun, saat dicecar pertanyaan oleh Majelis Hakim terkait fee proyek, Eddy Umari menjelaskan, bahwa untuk mendapatkan proyek sudah menjadi kebiasaan dan bukan rahasia umum dengan adanya fee 10 persen.
"Proyek yang didapatkan Suhandy untuk empat paket senilai Rp19 miliar dan fee 10 persen. Memang polanya begitu di PUPR. Saya tidak pernah menyerahkan uang atau fee untuk Pak Bupati, tapi saya serahkan ke Pak Irfan," katanya.
Selanjutnya, Eddy Umari juga mengakui jika dirinya menggunakan rekening bank milik sepupunya bernama Septian untuk menerima uang fee dari Suhandy.
"Dari Suhandy ke rekening Septian Rp250 juta. Ditarik Pak Septian Rp240 juta kemudian ditambahi agar klop menjadi Rp270 juta. Uangnya diserahkan ke Herman Mayori dalam kantong plastik. Kemudian selepas shalat Jumat saya dijemput petugas KPK dan dibawa ke Kejati Sumsel dan ditunjukkan uang dari Suhandy yang didapat dari pak Herman Mayori," katanya.
Eddy Umari juga mengungkapkan, bahwa uang yang didapat dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak ada yang mengalir untuk Dodi Reza.
"Aliran dana dari Suhandy tidak ada ke Bupati Dodi Reza. Namun saya mengakui menerima sejumlah fee proyek dari Suhandy sebesar Rp487 juta. Untuk kadis PUPR sekitar 3 persen, PPK 2 persen dan PPATK 1 persen, semua uang fee dari Suhandy," katanya.