PALEMBANG, iNews.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau BPJamsostek mendorong Pemprov Sumsel memberikan perlindungan bagi honorer. Pekerja non-ASN dinilai masuk dalam kategori rentan secara ekonomi dan sosial.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel Surya Rizal mengatakan, pemda bisa didukung dari sisi regulasi, tetapi juga perlu ada komitmen untuk melindungi pekerja di lingkungan pemerintahan, terutama yang bukan ASN.
"Dukungan nyata tersebut dengan mengalokasikan anggaran dari APBD untuk iuran kepesertaan bagi pegawai non-ASN," ujarnya di sela acara sosialisasi penghargaan Paritrana tahun 2021, Senin (15/11/2021).
Di samping itu, alokasi APBD itu juga bisa sebagai sumber iuran bagi pekerja rentan. Dia menjelaskan pekerja rentan adalah pekerja yang bergerak di sektor informal, memiliki risiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
Menurutnya, Pemprov Sumsel dapat mencontoh Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan Sulawesi Utara (Sulut) yang sudah mengalokasikan APBD untuk mendaftarkan pekerja rentan sebagai peserta BPJamsostek.