PALEMBANG, iNews.id - DPRD Sumsel siap memfasilitasi mediasi sengketa Pulau Kemaro antara Pemkot Palembang dengan keturunan (zuriyat) Kiai Marogan. Sengketa ini kembali mengemuka setelah Pemkot Palembang didukung Pemprov Sumsel melakukan pengembangan Pulau Kemari untuk menjadi destinasi wisata.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Pemkot Palembang baru mengajukan pengukuran tanah di Pulau Kemaro yang sebelumnya diklaim masih dimiliki zuriyat Kiai Marogan.
"Pemkot Palembang dan zuriyat Kiai Marogan harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini," kata Syaiful dikutip dari Antara, Rabu (28/4/2021).
Politisi PKS itu telah meminta penjelasan BPN Palembang saat reses, karena Pemkot Palembang mengklaim persoalan lahan untuk pengembangan wisata sudah clean and clear. Namun, menurutnya, BPN menyatakan Pemkot Palembang baru mengajukan pengukuran, sehingga belum dapat dinyatakan telah clean and clear, sementara zuriyat Kiai Marogan bersikukuh sebagai pemilik sah pulau tersebut.
Kedua pihak harus dimediasi agar bertemu jalan keluar dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan rencananya mediasi digelar pada pekan depan.
Selain itu, ia menilai permasalahan Pulau Kemaro bukan hanya terkait sengketa tanah antara kedua belah pihak, namun juga terkait pelurusan sejarah tentang Kesultanan Palembang Darussalam yang selama ini masih simpang siur.