Firdaus menambahkan, OKU termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang ratusan desanya tak taat administrasi.
Imbasnya, kata dia, sering membuat terhambatnya pencairan dana desa, termasuk bantuan pusat yang tak banyak diserap
"Kalau dana desa belum cair, desa ini menyalahkan kami menyebutkan kami memperhambat padahal tu tadi desa sering mengesampingkan tugas mereka misalkan adiminstrasi kelengkapan berkas masak harus kami terus yang beri tahu," kata dia.
Sesuai perbup Dana desa itu sudah diatur, kepala desa harus taat pajak, harus ada laporan realisasi kerja dana sebelumnya, namun kenyataanya banyak desa tidak patuh itu sehingga pihaknya sering disalahkan penegak hukum.