Keadaan ini dikeluhkan petani, sementara di sisi lain pemerintah setempat menargetkan terjadi kenaikan produksi. “Pupuk subsidi itu sangat terbatas, jumlahnya tak seberapa. Sehingga petani banyak yang nonsubsidi, tapi kenyataannya kami juga sulit mendapatkannya,” kata dia.
Direktur Keuangan dan Umum Saifullah Lasindrang PT Pupuk Sriwidjaja dijumpai seusai Rapat Koordinasi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura se-Sumsel di Palembang, Selasa (23/2/2021), mengatakan, Pusri sebagai BUMN yang dipercaya negara untuk menyalurkan pupuk subsidi memiliki mekanisme untuk penyalurannya.
Pada 2021, Pusri berkewajiban menyalurkan 230.000 ton pupuk urea dan NPK bersubsidi ke 17 kabupaten/kota di Sumsel. “Tugas kami memastikan 100 persen pupuk itu tersalurkan selama Januari hingga Desember 2021,” kata dia.
Terkait kebutuhan petani, Pusri juga menyediakan pupuk nonsubsidi yang mana kapasitas produksi perusahaan dipastikan akan memenuhi kebutuhan Sumsel. “Kami pun sudah menyakinkan Pemprov Sumsel bahwa siap mendukung target masuk tiga besar lumbung pangan nasional,” kata dia.
Vice President (VP) Humas PT Pusri Soerjo Hartono menambahkan Pusri memastikan distribusi pupuk subsidi sesuai dengan mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) yang dikelola Kementerian Pertanian.
Penerapan sistem e-RDKK ini dapat meminimalisir penyelewengan sehingga penyaluran pupuk bersubsidi menjadi tepat sasaran.
Seperti diketahui, usulan kebutuhan pupuk subsidi yang tercantum di e-RDKK dievaluasi Kementan untuk diterbitkan dalam SK Mentan tentang jumlah alokasi. Dari SK tersebut kemudian terbit SK tingkat provinsi dan SK tingkat kabupaten sebagai dasar produsen pupuk menyalurkan ke petani.