Jika kebijakan penerapan prokes dan PPKM tidak ditinjau ulang, dapat mengakibatkan usaha mereka tidak bisa berjalan dengan baik dan berimbas terhadap pemecatan pekerja serta tidak bisa membayar pajak.
"Dalam melakukan kegiatan usaha, prokes telah diterapkan secara ketat seperti wajib menggunakan masker, pembatasan pengunjung, pengaturan jarak tempat duduk, namun petugas tetap menertibkan dengan berpegang ketentuan batas maksimal jam operasinal malam hari pukul 21.00 WIB, sementara pelaku usaha yang buka pada pagi hingga sore hari banyak yang tidak menerapkan prokes dengan baik namun tidak diberi sanksi," ujarnya.
Sementara sebelumnya, Wali Kota Palembang Harnojoyo sebelumnya menegaskan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2020 terkait adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-9 juga berlaku dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro
sekarang ini.
"Kami hanya membuat Surat Edaran Nomor 2/SE/Dinkes/2021 terkait PPKM Mikro untuk penekanan Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan
dan kelurahan agar lebih bisa berkonsolidasi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya.
Perwali yang diterbitkan pada September 2020 itu salah satunya mengatur sanksi bagi orang yang tidak menggunakan masker di luar
rumah, yakni diberikan teguran lisan, teguran tertulis, penahanan kartu identitas, kerja sosial di fasilitas umum dan denda
administratif.