PALEMBANG, iNews.id - Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang berstatus honorer mendatangi kantor DPRD Sumsel. Rombongan Satpol PP mengusulkan untuk diangkat menjadi ASN karena tenaga honorer akan dihapus.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Provinsi Sumsel, Muslih mengatakan, bahwa tujuan mendatangi Komisi I DPRD Sumsel yakni membahas tentang kebijakan pemerintah tentang penghapusan tenaga honorer.
"Sesuai dengan undang-undang Pemerintah Daerah Pasal 256 ayat 1 bahwa Satpol PP ini masuk dalam kategori ASN," ujarnya, Senin (4/7/2022).
Untuk itu, lanjut Muslih, pihaknya yang tergabung dari FKBPPPN Sumsel meminta agar Komisi I DPRD Sumsel dapat mempertimbangkan hal tersebut. Terutama bagi tenaga honorer Satpol PP yang telah bertahun-tahun menjadi honorer agar dapat diangkat menjadi ASN. "Harapan kami Komisi I dapat merealisasikan tentang undang-undang tersebut," ucapnya.
Sesuai data yang disampaikan, kata Muslih, saat ini pihaknya mengusulkan 5.606 tenaga honorer Satpol PP untuk bisa diangkat menjadi ASN. Data tersebut tergabung dari seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumsel. "Ya, itu data tenaga honorer Satpol PP se-Sumsel," katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar menjelaskan, bahwa pihaknya akan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah. "Kami sangat mendukung karena sebelumnya juga kami telah membahas masalah ini," ucapnya.
Untuk itu, Muslih mengimbau kepada seluruh Satpol PP yang masih menjadi tenaga honorer untuk dapat bersabar menunggu keputusan dan hasil dari apa yang disampaikan oleh pusat. "Insya Allah kami akan menyampaikan dan mengusulkan permasalahan ini," katanya.