“Nah, kita bersyukur di Sumsel ini sudah zero konflik dan tetap terpelihara. Tentu ini harus digagas, tidak bisa damai itu terus kita diamkan sendirinya. Karena kondisi di lapangan kadang tidak terdeteksi,” katanya.
Dia juga menambahkan, masa akhir jabatan tujuh kepala daerah yang akan menggelar pilkada tersebut rata-rata berakhir pada 17-18 Februari 2021. Untuk yang mencalonkan diri, harus mengajukan cuti. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akan ditunjuk penjabat sementara (pjs) bupati.
“Semua berpeluang menjadi penjabat kepala daerah, terlebih yang sudah duduk di eselon II. Tapi saya harapkan kita tidak krisis SDM. Kalau bisa Pjs tidak dijabat oleh putera daerah. Kita netralkan, ASN dan penyelenggaranya. Pengurus partai harus menunjukan caranya yang terbaik,” katanya.
Dalam acara yang dihadiri langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S tersebut, Gubernur Herman Deru juga meminta agar jajaran TNI dan Polri untuk netral pada pelaksanaan pilkada.
“Saya minta tadi Pangdam, Kapolda, agar diawali dari netral dulu. Saya sampaikan mending kita menjaga ini agar tidak terjadi konflik, karena kalau sudah terjadi konflik recovery-nya terlalu mahal,” katanya.
Deklarasi Pilkada Damai itu turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel RA Anita Noeringhati dan Ketua KPU Sumsel Kelly Maryana.