PADANG, iNews.id - Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral pada Pilkada Serentak tahun 2020 ini. Sebab, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan surat edaran bersama pejabat negara dalam penyelengaraan pilkada, agar ASN netral.
"Saya menginstruksikan agar dibentuk satuan tugas (satgas) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas melakukan pengawasan netralitas ASN. Satgas ini juga diminta menyosialisasikan aturan netralitas secara masif pada seluruh OPD,” kata Irwan Prayitno, Kamis (8/10/2020).
Irwan mengatakan, Pemprov Sumbar telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/6285/BKD/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara tanggal 30 September 2020 lalu. Pada surat edaran itu gubernur menekankan pentingnya pengawasan terhadap netralitas ASN saat menghadapi pelaksanaan pilkada.
“Netralitas ASN telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan ini memuat larangan bagi pegawai negeri sipil terkait keikutsertaan dalam pesta demokrasi," katanya.
Irwan menyebut, dalam Pasal 4 PP Nomor 53, ada beberapa hal yang tidak diperkenankan oleh ASN saat Pilkada. ASN dilarang menjadi petugas dan pelaksana kampanye, menghina serta mengancam peserta pilkada. Kemudian melakukan tindakan dan pernyataan secara resmi untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Jika ASN melanggar peraturan tersebut, bakal mendapat sanksi tegas.