"Kami bahkan tidak mengenali siapa tokoh-tokoh ini, yang pasti tidak ada satupun pengurus MUI Kota Bukittinggi yang terlibat dalam pendeklarasian ini, yang menjadi masalah adalah deklarasi dilakukan di kantor MUI Bukittinggi hingga seolah-olah kami mendukung gerakan ini," kata Aidil Alfin.
Kabag Kesra Pemkot Bukittinggi Eriyanson, mengatakan kejelasan atas permasalahan ini akan dipertegas lagi dengan konfirmasi secara terbuka dari kelompok yang menggelar deklarasi penolakan IKN tersebut.
"Akan segera ada konfirmasi bahwa MUI tidak terlibat yang disampaikan pihak penyelenggara itu agar tidak terjadi simpang siur informasi, kita juga harus selektif nantinya dalam memberikan ijin," kata Eriyanson.
Sebelumnya, deklarasi penolakan IKN dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Aktivis Minangkabau. Deklarasi itu dilakukan di kantor MUI Bukittinggi pada Sabtu (29/1/2022). Video itu beredar luas di media sosial dengan judul Tolak UU IKN dan Pindah IKN.