Irwan melanjutkan, penambahan itu misalnya untuk pengadaan APD, rapid test dan beberapa persiapan lain untuk verifikasi faktual dan kegiatan tahapan pilkada saat wabah Covid-19.
"Kami di Sumbar ada belasan orang calon kepala daerah yang maju dari jalur perseorangan. Seluruh syarat KTP yang masuk kan harus diverifikasi secara langsung. Ini akan jadi pertimbangan untuk penambahan anggaran," kata dia.
Irwan memprediksi tambahan anggaran yang dibutuhkan akan lebih besar dari pada efisiensi yang bisa dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.