Amendemen tersebut tidak saja membuat seorang presiden petahana bisa menjabat untuk ketiga kalinya, tetapi juga memperpanjang masa jabatan sang kepala negara terpilih dari 5 menjadi 6 tahun. Dengan begitu, Conde pun dapat melanggengkan kekuasaannya.
Pada Minggu (5/9/2021), Korps Pasukan Khusus Guinea melancarkan kudeta untuk menggulingkan Conde. Kelompok tentara itu pun menyatakan kepada rakyat bahwa mereka telah membubarkan pemerintah dan konstitusi.
Tak hanya itu, militer juga menutup perbatasan darat dan udara di Guinea. “Kami telah membubarkan pemerintah beserta semua institusinya. Kita akan menulis ulang konstitusi bersama,” kata Komandan Pasukan Khusus Guinea, Mamady Doumbouya, lewat siaran televisi pemerintah setempat, seperti dikutip kembali Reuters, Senin (6/9/2021).
Doumbouya mengatakan, kemiskinan dan korupsi endemik telah mendorong pasukannya untuk mencopot Presiden Conde dari jabatannya.
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintahan Conde telah menaikkan pajak secara tajam dan menaikkan harga bahan bakar sebesar 20 persen untuk mengisi kembali kas negara. Kebijakan itu menyebabkan frustrasi sosial yang meluas di Guinea.
Sementara itu, PBB mengutuk setiap pengambilalihan kekuasan secara paksa di negara Afrika Barat tersebut.