“Kenapa itu penting, karena apapun peraturan dibuat, tidak akan mampu mengakomodasi semua hal secara utuh. Banyak permasalahan yang muncul di lapangan yang mungkin saja tidak tertuang dalam peratuan tersebut,” kata Irjen Pol Panca Putra.
“Selain mengatasi masalah yang timbul karena tidak ada aturan, kita juga memperkuat sanksinya, harapannya seperti itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda menegaskan Polri tetap menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Polri berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan pilkada yang demokratis. "Untuk pilkada yang demokratis, diperlukan netralitas aparat keamanan. Polri sudah berkomitmen tidak ada tawar-menawar, netralitas Polri itu menjadi prasyarat utama,” katanya.
Mantan direktur penyidikan KPK ini juga berharap, tidak hanya netralitas Polri yang dibutuhkan, tapi juga semua penyelenggara. Dengan demikian, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa berjalan secara demokratis.
“Ini sudah kami sosialisasikan dan kami terus lakukan pengawasan, sejauh mana anggota di lapangan menunjukkan netralitas ini. Kalau ada anggota yang dianggap tidak memiliki netralitas, silakan berikan masukan. Teman-teman Bawaslu juga silakan melakukan pengawasan terhadap masalah ini,” katanya.