Apabila ada konflik di perusahaan, lanjut dia, Pemprov Sulut memfasilitasi.
Begitu juga terkait dengan pembahasan tata ruang, penyusunan dokumen Amdal dan izin lingkungan, dipermudah, katanya.
"Ini garansi yang kami berikan bagi investor dalam berinvestasi, pengurusan perizinan tidak berbelit-belit," ujarnya.
Di situasi pandemi, banyak studi yang dilakukan karena itu Pemprov Sulut mendorongt instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ikut memfasilitasinya.